Genjot PAD, Bupati Subang Evaluasi BUMD

Bupati Subang Ojang Sohandi berjanji akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggenjot pemasukan dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

"Salah satu upaya untuk menaikan APBD, ya, kita akan meningkatkan juga PAD Subang dibeberapa BUMD," kata bupati Subang Ojang Sohandi, dalam rapat paripurna DPRD Subang dan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap R APBD tahun 2014 dan pembentukan pansus di gendung DPRD Subang, Rabu (13/11/2013).

Menurut Ojang, potensi terbesar PAD adalah dengan mengoptimalkan BUMD yang dimiliki Subang. Salah satu langkah yang akan ditempuh Bupati adalah dengan evaluasi BUMD. "Banyak yang harus dievaluasi, tidak terkecuali PT Sari Ater. Kita akan melakukan evaluasi ulang terhadap BUMD tersebut," tuturnya.

Dibagian lain, dalam APBD 2014, Bupati menyuntik Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp30,7 miliar. Ini salah satunya untuk merealisasikan program pendidikan gratis, atau Program bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). "Ditambah pengadaan prasarana pengadaan sarana penunjang pendidikan lainnya yang ditempatkan pada SKPD dinas pendidikan," tambahnya.

Sedangkan untuk menanggulangi gizi buruk melalu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp550 juta dan program perbaikan gizi masyarakat Rp1,480 miliar yang akan ditempatkan pada SKPD dinas kesehatan dan penguatan kelembagaan pos yandu sebesar Rp437 juta yang ditempatkan di SKPD BPM-KB.

Terkait dengan kondisi masyarakat miskin, pemerintah akan melakukan beberapa upaya antara lain dengan menggulirkan beasisiwa miskin sebesar Rp3,5 miliar, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebesar Rp813 juta, program peningkatan kesempatan kerja Rp180 juta, Program penciptaan iklim UKM yang kindusif Rp365 juta, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Rp615 juta dan program pengembangan sistem prndukung usaha bagi UMKM Rp697,382.000.


Sumber : Tinta Hijau

Rapat Paripurna DPRD Subang

Sehubungan dengan perkembangan investasi di wilayah Subang yang semakin baik, kehadiran tenaga kerja asing di wilayah Subang merupakan potensi cukup besar. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang mengatur keberadaannya sehingga bisa memberikan kemashalatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Subang, Drs. H. Abdurakhman, M.Si saat membacakan Jawaban Bupati atas Raperda Prakarsa Dewan mengenai Mempekerjakan Tenaga Asing di Kab. Subang, pada Rapat Paripurna DPRD Senin (11/11). Bupati juga sangat setuju atas Raperda Prakarsa Dewan tersebut dan meminta segera dibentuk Pansus untuk membahasnya.

Hari itu juga diagendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBD Subang. Pada pemandangan umum fraksi-fraksi ini dikemukakan tentang pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dengan membangun sarana pelayanan khususnya bangunan puskesmas dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang pada tahun 2014 pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang.

Encep Sugiana, perwakilan fraksi PKS menyampaikan bahwa potensi PAD dari pengelolaan PBB dan BPTHB cukup besar. Berdasarkan pengalaman daerah lain, dengan menyerahkan pengelolaan kepada tingkat RT bisa meningkatkan efektifitas penarikan PBB dan BPHTB. "Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dicoba di Subang," jelas Encep.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh H. Karya, menyampaikan pemandangan umumnya tentang pembangunan infrastruktur jalan, yaitu agar mengutamakan jalur Pantura dan titik-titik penting lainnya. Fraksi Demokrat juga menyesalkan dengan indikasi adanya upaya memecah proyek guna menghindari lelang. Sementara proses lelang sendiri merupakan upaya agar mendapatkan hasil kerja dengan kualitas baik. (Diskominfo / Bag. Humas Subang)

Sumber : subang.go.id